Oleh: Ruth | November 13, 2013

LEGALISASI ASET TANAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Perspektif pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar/ Basic Need Approach)

 

A. LATAR BELAKANG

 

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-­langkah strategis dan komprehensif. Angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Bentuk kemiskinan dalam konteks “pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar” (basic need approach) merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu dalam soal pangan maupun non pangan seperti pendidikan dasar, kesehatan, perumahan. (Riadhi, 2012)

Pendekatan kebutuhan dasar adalah salah satu pendekatan utama untuk pengukuran kemiskinan absolut. Ia mencoba untuk menentukan sumber daya minimum mutlak diperlukan untuk jangka panjang kesejahteraan fisik, biasanya dalam hal barangkonsumsi. Garis kemiskinan tersebut kemudian didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Wikipedia,2010)

Dalam daftar tradisional langsung yang termasuk kebutuhan dasar” adalah makanan (termasuk air), tempat tinggal, dan pakaian. Namun dalam banyak daftar modern yang menekankan tingkat minimum konsumsi kebutuhan dasar dari bukan hanya makanan, air, dan tempat tinggal, tetapi juga sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Lembaga yang berbeda menggunakan daftar yang berbeda.Terkait pendekatan kebutuhan dasar,  bedasarkan dari karya Amartya Sen, lebih terfokus padakemampuandaripadakonsumsi.                               Walaupun perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar, namun demikian masih banyak sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan perumahan yang layak. Mereka tinggal di kawasan kumuh.

Dari Wikipedia bisa diketahui bahwa kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.

Banyak masyarakat yang tinggal di lokasi kumuh pada permukiman non formal (informal settlement). Permukiman non formal yaitu lokasi permukiman yang sebenarnya tidak layak untuk permukiman, misalnya di bantaran sungai, bantaran rel kereta api dan di areal kumuh yang lain.  Dengan kata lain masyarakat menempati hunian illegal. Bangunan yang ditempati sebagai rumah tersebut berdiri di atas tanah-tanah yang belum berstatus, atau sudah  bersertipikat namun bukan atas nama diri nya. Hal itu dikarenakan, pemilik tanah tidak menempati tanah tersebut dan membiarkan tanahnya terlantar, sehingga terjadi penyerobotan tanah oleh sekelompok masyarakat pendatang.

Ada sejumlah lokasi kumuh Kota Surakarta (lokasi di sini dimaksudkan adalah lebih sempit dari kawasan). Diantara lokasi kumuh tersebut merupakan permukiman non formal yang dihuni oleh sekelompok masyarakat.  Permukiman non formal tersebar di lima kecamatan  yaitu Kecamatan Jebres, Banjarsari, Serengan, Laweyan dan Pasar Kliwon. Masyarakat yang tinggal di situ adalah asal muasalnya adalah pendatang dari luar Kota Surakarta. Misalnya Kabupaten : Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen dan Boyolali.

 Keadaan permukiman non formal selain kumuh, dan padat penduduknya juga terdapat konflik pertanahan. Ada tanah yang sudah berseripikat namun ada juga tanah-tanahnya belum berstatus atau dengan kata lain masyarakat tidak punya hak yang legal atas tanah yang mereka tempati. Mereka datang ke Surakarta dengan tujuan untuk mencari mata pencaharian. Setelah mendapatkannya, misalnya menjadi buruh atau pedagang asongan, mereka lalu membuat rumah di lokasi tersebut.  Mula-mula mereka mendirikan rumah non permanen misalnya berdinding triplek, bamboo atau bahkan kardus. Setelah mempunyai penghasilan tetap, mereka memperbaikinya menjadi rumah semi permanan. Dengan didinding separoh terbuat dari batubata (tembok).

Masalah yang sering timbul pada permukiman informal, biasanya selain sanitasi lingkungan juga adanya konflik pertanahan. Ada beberapa tipe konflik pertanahan. Yaitu konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan individu (perorangan), masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan badan hukum swasta. Contoh konflik antara masyarakat dengan individu adalah ketika terjadi penyerobotan tanah-tanah yang tidak ditempati oleh pemiliknya.

Makalah ini akan menceritakan, kegiatan  6 (enam ) tahun yang lalu, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta bersama-sama dengan seluruh stakeholder Pemerintah Kota Surakarta. Pada saat itu, saya selalu penulis masih menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.  Kegiatan dimaksud adalah penanganan  permukiman non formal di Kampung Kragilan, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasi tersebut selain kumuh juga adanya konflik pertanahan. Konflik pertanahan terjadi antara sejumlah pemilik tanah di situ dengan sekelompok masyarakat penyerobot tanah, yang menempati tanah tersebut sejak tahun 1997. Pada tahun 2006, BPN bersama-sama seluruh stakeholder Pemerintah Kota Surakarta mengambil tindakan yang dikemas dalam nama program “Akses Reform”.  Program berkesinambungan dari tahun ke tahun, yang terdiri dari beberapa tahap. Yaitu dari mediasi konflik, pemberian legalisasi asset tanah (sertipikasi tanah), hingga akhirnya pemberdayaan masyarakat miskin di lokasi kumuh tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut penulis kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach) sangat sayang jika tidak dibuat laporan secara tertulis. Karena sangat benrmanfaat bagi masyarakat khususnya, dan untuk berbagi pengalaman  kepada semua orang yang kebetulan membaca  tulisan ini.

Penulis mencoba memaparkan, melalui tugas yang diberikan oleh Bpk, Y.Slamet, PhD  sebagai dosen yang mengampu kuliah Mata Kuliah  Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Judul yang diambil dalam makalah ini adalah : “LEGALISASI  ASET  TANAH UNTUK  PENANGGULANGAN  KEMISKINAN (Perspektif pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar/ Basic Need Approach) “

 

B. PERMASALAHAN

Masyarakat yang tinggal di lokasi kumuh pada permukiman non formal di Kota Surakarta, sebenarnya di daerah asalnya bukanlah dikategorikan sebagai masyarakat miskin karena mereka punya lahan pertanaian dari orang tuanya. Mereka melakukan urbanisasi dari desa luar Kota Surakarta ke Kota Surakarta, maka masyarakat tersebut adalah menjadi masyarakat miskin perkotaan yang penuh dengan segudang permasalahan khususnya masalah pertanahan. Melalui makalah ini disampaikan rumusan masalah sebagai berikut :  “Bagaimana Upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat yang tinggal di lokasi kumuh kampung Kragilan, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari  di Kota Surakarta melalui legalisasi asset tanah ? “ 

 

C. PEMBAHASAN

1. Situasi dan kondisi Lokasi Kegiatan.

Lokasi  kegiatan termasuk dalam kategori “Kumuh”. Lokasi Kumuh tersebut  yang akan dijadikan pilot project dalam kegiatan pengentasan kemiskinan melalui legalisasi asset (sertipikasi) tanah oleh BPN (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Surakarta) bersama-sama dengan seluruh stakeholder.  Tepatnya di Kampung Kragilan, RT.08 RW. 24  Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kampung Kragilan Merupakan daerah yang paling utara di kota Surakarta yang letaknya  dekat dengan perbatasan  Kabupaten Karanganyar. 

Pertimbangannya adalah, di Kampung Kragilan sudah terjadi konflik pertanahan sejak tahun 1997. Konflik terjadi antara 16 pemegang sertipikat hak atas tanah dengan 54 orang penggarap (okupusan pendatang dari luar daerah tanah tersebut ). Masyarakat penggarap masuk dalam kategori miskin, tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tingkat pendidikan rendah. Namun memungkinkan untuk diberdayakan dengan paket ketrampilan dan pendidikan.

Lokasi tersebut seluas + 2.300 m2, dengan situasi dan kondisi yang kumuh. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) , termasuk dalam jenis penggunaan permukiman perkotaan.  Belum ada akses jalan kampung. Kondisi rumah masih non permanan ada yang terbuat dari  triplek, bambu bahkan ada yang dari kardus. Belum ada fasilitas  permukiman seperti saluran air bersih dan listrik.

 

2. Stakeholder yang berperan dalam kegiatan.

Stakeholder yang berasal dari Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1.      Walikota Surakarta (pada saat itu adalah  Bp. Joko Wi)

2.      BPN RI, dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

3.      Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. (Disperindag)

4.      Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surakarta. (DKRPP)

5.      Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. (DPU)

6.      Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.

7.      Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta.

8.      Kantor Bapeda Kota Surakarta.

9.      Dinas Tata Kota, Kota Surakarta.

10.  Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kota Surakarta.

11.  Bagian Pemerintahan Kota Surakarta.

12.  Kantor Asset Daerah Kota Surakarta.

13.  Camat Banjarsari, Kota Surakarta.

14.  Kelurahan Kadipiro, Kota Surakarta.

15.  Kantor PD Bank Pasar.

16.  Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta (PDAM).

Stakeholder yang lain adalah masyarakat pemilik tanah / pemegang sertipikat tanah  dan masyarakat penggarap (yang sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1997).  Seluruh stake holder bekerja sama menjadi suatu “team work”  dari kegiatan pengentasan  kemiskinan di Kampung Kragilan dan berusaha menciptakan suatu kawasan yang aman, tertib , sehat serta memberikan kesejahteraan masyarakat  dan kemandirian masyarakat dengan  membuka simpul-simpul perekonomian bagi mereka.

 

 

3. Tahapan Kegiatan yang dilakukan

a)      Mediasi penyelesaian konflik.

Mediasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan di bantu Camat dan lurah setempat. Musyawarah penyelesaian konflik dimulai sejak bulan Oktober 2006. Untuk musyawarah dibentuk kelompok perwakilan antar pihak. Musyawarah dilakukan sebanyak Sembilan kali pertemuan dan dicapai suatu kesepakatan pada tanggal 5 Desenber 2006. Kesepakatan itu adalah bahwa pemegang sertipikat bersedia melepaskan haknya dengan menerima ganti rugi antara Rp 20.000,- per m2 (dua puluh ribu rupiah per meter) s.d. Rp 50.000,- per m2 (lima puluh ribu rupiah per meter persegi ) sesuai kesepakatan dan lokasi tanahnya.  Sedangkan pihak penggarap (okupusan) memperoleh tanah yang selama ini ditempati, dengan membayar ganti rugi dengan nilai seperti yang telah disebutkan di atas.

 

b)     Penataan lingkungan.

Penataan lingkungan di lokasi tersebut dilakukan oleh Kantor PertanahanKota Surakarta dan Dinas Tata Kota, Kota Surakarta. Penataan lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

·         Masing-masing penggarap mendapatkan kapling tanah seluas +  50 m2 (lima puluh meter persegi)

·         Lebar jalan 2 (dua) meter dengan saluran kiri kanan jalan selebar 0,25 meter  (dua puluh lima sentimeter)

·         Kapling untuk fasilitas umum, tempat pertemuan warga, seluas  100 m2 (seratus meter persegi).

 

c)      Legalisasi Asset Tanah (pensertipikatan tanah). 

Penguatan hak atas tanah melaui Sertipikasi tanah, bertujuan untuk tertib hukum dan administrasi pertanahan. Selain itu sertipikat juga untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya serta, meminimalisir terjadinya konflik sengketa batas dan sengketa kepemilikan tanah. Sertipikat juga mempunya nilai ekonomis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena bisa diagunakan di Bank sebagai jaminan dalam meminjam uang untuk permodalan.

Sertipikasi untuk bidang tanah-tanah di lokasi kegiatan dilakukan  oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan biaya APBN sehingga masyarakat tidak perlu membayar biaya administrasi pendaftaran tanah. Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama masing-masing penggarap , telah diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Pada tanggal 9 Maret 2007 diserahkan langsung oleh Walikota Surakarta yang pada saat itu adalah Bp. Joko Widodo (Joko Wi), yang pada saat ini telah menjabat sebagai Gubernur DKI.

 

d)     Pemberian kredit oleh Bank Pasar.

 Sertipikat hak atas tanah yang telah diberikan sebagai agunan. Tiap pemegang sertipikat hak atas tanah mendapatkan kredit konsumtif sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk membayar ganti rugi terhadap tanah yang mereka tempati kepada pemilik tanah. Pemberiang kredit oleh PD Bank Pasar Kota Surakarta terealisasi pada tanggal 12 Maret 2007.  Apabila pengangsuran lancar mereka boleh mengajukan kredit lagi tetapi digunakan untuk modal usaha.

 

e)      Pembangunan sarana prasarana.

Pembangunan saran prasarana pada lokasi kegiatan  meliputi :

·         Perataan dan pengerasan (pematangan) jalan. Semula tanah ditimbun dengan batuan.

·         Pembuatan saluran drainase  dengan batu bata, selebar 0,25 m (dua puluh lima sentimeter), disepanjang kanan kiri jalan  oleh DPU.

·         Pemasangan paving oleh DPU, dengan biaya APBD tahun 2007.

·         Perbaikan rumah tak layak huni oleh DKRPP. Mula-mula bangunan rumah yang mereka tempati termasuk non permanen. Terbuat dari triplek, bambu (gedheg) atau bahkan ada yang terbuat dari kardus. Masing masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dana tersebut dikelola oleh kelompok kerja (pokja) dan dipergunakan untuk membangun rumah mereka secara gotong royong. Akhirnya rumah mereka bisa menjadi rumah semi permanen dengan sebagian batu-bata dan di plester. Dibagian atas  menggunakan papan kayu.

·         Pembuatan MCK (mandi cuci kakus) dan pemasangan saluran air bersih oleh PDAM.

Pembangunan sarana prasarana di atas  merupakan strategi dalam pena- nggulangan kemiskinan  dengan jalan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. Dalam hal ini adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar yaitu pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). 

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

 

 

f)  Memberikan paket  pendidikan ketrampilan.

            Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

 Paket pendidikan dan ketrampilan di lokasi kegiatan meliputi :

·         Kursus menjahit oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan biaya APBD tahun 2007. Untuk kursus menjahit dilakukan pada bulan Mei 2007, diperuntukkan bagi ibu-ibu di lokasi tersebut.

·         Kursus menyulam bagi remaja putri

·         Kursus perbengkelan bagi bapak-bapak dan remaja laki-laki..

·         Kursus pendidikan home industry snack Disperindag. Seluruh warga masyarakat disitu khususnya ibu-ibu, menjadi peserta kursus. Mereka dibawa ke Akademi Tarakanita Yogyakarta pada tanggal 23-24 Pebruari 2007, untuk mendapatkan pendidikan pembuatan kue. Untuk selanjutnya mereka bisa memproduksi kue dan memasarkannya.

 

g)   Penyuluhan Kadarkum.  

Penyuluhan Kesadaran Hukum (Kadarkum) oleh Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Surakarta. Penyuluhan dimaksudkan agar masyarakat miskin dilokasi kegiatan tahu dan sadar akan hukum. Sadara akan kedudukan yang sama di mata hokum dengan masyarakat lainnya yang tidak miskin.

 

h) Pemberian bantuan peralatan home industry.

Pemberian bantuan peralatan home industry oleh Disperindag Kota Surakarta. Bantuan peralatan yang diberikan berupa kompor gas, wajan, oven dan peralatan masak lainnya, sejumlah 10 (sepuluh) paket.  Tidak setiap KK mendapatkan satu paket, melainkan satu kelompok mendapatkan satu paket. Mereka bisa menggunakan peralatan tersebut secara bergantian.

 

 

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Setelah tahapan-tahapan kegiatan selesai dilakukan, maka selanjutnya diadakan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan setiap bulan oleh Penulis yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Secara umum hasil yang didapat,  ternyata masyarakat disitu sudah lebih sejahtera dari pada sebelum adanya kegiatan.  Walaupun untuk berproduksi kue ternyata mengalami hambatan permodalan  juga sulit untuk memasarkan kue seperti yang  diajarkan oleh paket pendidikan ketrampilan pada kegiatan ini.  Mereka lebih banyak mencari pekerjaan sebagai tenaga serabutan, penjual asongan, atau pekerjaan lain yang sifatnya tidak membutuhkan modal sendiri.

Hasil monitoring yang dilakukan oleh penulis setelah lima tahun semenjak kegiatan dilakukan yaitu tahun 2012, memperoleh hasil sebagai berikut :

·      Dari masyarakat yang dulu mendapatkan perkreditan, ada satu orang yang “kredit macet” tidak dapat membayar angsuran. Namun pihak Bank Pasar memberi kelonggaran dengan tidak menyita sertipikat tanah tersebut. Hanya disuruh membayar pokok pinjaman saja.

·      Masyarakat yang sudah lunas pada kredit pertama, meneruskan dengan pengajuan kredit kedua pada Bank yang berbeda yaitu BRI Selo Katon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta).

Sedangkan  untuk hasil  evaluasi, yang dilakukan pada saat kegiatan berakhir, bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

 

 

 

 

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di Kampung Kragilan

Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

No.

Variabel

Sebelum kegiatan

Sesudah kegiatan

Keterangan

1.

Permasalahan Tanah

Ada Konflik

Tidak ada konflik

 

2.

Jumlah subyek hak  pemegang   sertipikat

 

16 orang

 

54 orang

 

3.

Type rumah

Non permanan

Semi permanan

 

4.

Dinding rumah

triplek,bambu,kardus

Batu bata tinggi 1 m

 

5.

Lantai rumah

tanah

plester

 

6.

Jalan

Tanah bergelombang

paving

 

7.

Saluran

tanah

Batu bata plester

 

8.

MCK

11 buah , (umum)

kondisi tidak layak.

21 buah, (pribadi)

kondisi layak

 

9.

Air bersih

Tidak ada

Ada, sumur pompa

 

10.

Fasilitas umum

Tidak ada

Ada balai pertemuan

Seluas 100 m2

11.

listrik

Tidak ada

Ada

 

12.

Jumlah pengangguran

11 orang

3 orang

lansia

13.

Penghasilan

Rp 0 ,-

Rp 500.000,-

Rata-rata per kk

14.

Pola pikir

Pasif, tertutup

Ekonomis, terbuka

Lebih percaya diri.

15.

Organisasi

Belum ada

Ada organisasi (punya pengurus)

Arisan, pengajian

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Surakarta, 2007

 

 

 

 

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 

            Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

            Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, melalui Legalisasi asset tanah, bisa dikatakan berhasil karena ada perbedaan pada kondisi masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan. Masyarakat yang dulu tinggal di tanah konflik, sekarang sudah diselesaikan. Masyarakat mempunyai sertipikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Dengan sertipikat tanah yang mereka miliki dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pinjam uang di Bank, sehingga bisa dijadikan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.

            Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :  bahwa  konsep  kegiatan  yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan  misalnya   melalui  legalisasi asset  tanah ini sebenarnya dengan mekanisme atas-bawah (top-down), namun agar tetap  menyertakan partisipasi masyarakat.  Walaupun semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah dalam hal ini BPN dan seluruh stakeholder  pemerintah daerah, demikian pula dengan penanganannya. Namun direkomendasikan agar petunjuk pelaksanaan kegiatan  harus  tetap memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di daerah tersebut.  Sehingga, kegiatan  yang diberikan  mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat.  Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan kegiatan-kegiatan   (program)  selanjutnya   bisa benar-benar  sebagai  upaya  penanggulangan kemiskinan menyeluruh yang  disertai dengan pemberdayaan masyarakat  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

            Akhirnya, sebagai penutup, penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri, dan bagi semua pembaca pada umumnya. Aamiin.

REFERENSI

 

Kuncoro, Toro (2011)  Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah 2012, (Kompasiana : Kompas.com)

Riadhi Arisyi, Muhammad (2012) Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok , Universitas Gunadarma Jakarta, (Blogspot.com)

Suyono (2007) Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Kawasan Kumuh Melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Kota Surakarta, Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 26 Halaman.

TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2013) Sekilas Strategi Percepatan, Sekretariat Jl.Kebon Sirih Raya No. 35 Jakarta Pusat 10110

Wikipedia (2010)  Kawasan Kumuh,  Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas.id.wikipedia.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: